Terkait Ranperda Perubahan APBD 2020, Plt Bupati Jawab Pandangan Umum Fraksi DPRD Tanah Datar

Rapat Paripurna DPRD Tanah Datar, Jumat 25 September 2020.
Rapat Paripurna DPRD Tanah Datar, Jumat 25 September 2020

Fraksi Partai Gerindra yang menyarankan agar pejabat daerah atau ASN tidak masuk pusaran politik praktis pilkada 2020, dijawab bupati bahwa hal itu telah diingatkan agar ASN menjaga netralitas dan mematuhi ketentuan netralitas ASN sesuai Surat Edaran bupati Nomor 800/323/BKPSDM-2020, tanggal 25 Juni 2020.

Terkait pertannyaan tentang dana recofusing penanganan pandemi covid-19 dijawab bupati dipergunakan untuk penanganan kesehatan seperti penyediaan APD, alat kesehatan, alat dan bahan penyemprotan desinfektan, alat kebersihan, penyediaan ruangan isolasi, sarana dan prasarana karantina, serta sosialisasi dan edukasi.

Penyediaan jaring pengamanan sosial, berupa pemberian bantuan beras dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat terdampak ekonominya akibat covid-19.

Pertanyaan fraksi partai Nasdem sekaitan tentang kesulitan petani mendapatkan pupuk bersubsidi, dijelaskan bupati bahwa untuk kebutuhan pupuk bersubsidi sudah ditetapkan Kementan RI per provinsi.

“Untuk Kabupaten Tanah Datar, kebutuhan pupuk pada tahun 2020 dialokasikan sebanyak 5.300 ton pupuk urea, 1.360 ton ZA, 1.200 ton SP-36, 5.534 ton NPK phonska dan 1.072 ton pupuk petroganik. Sementara kebutuhan ril Kabupaten Tanah Datar pupuk urea sebanyak 13.640 ton, ZA 5.108 ton, SP-36 7.147 ton, NPK Phonska 14.510 ton dan pupuk petroghanik 9.564 ton, jadi hanya terpenuhi 30 persen dari kebutuhan ril,” sebut Zuldafri.

Fraksi Partai Hanura yang menyarankan agar pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran agar lebih memprioritaskan penanganan dampak covid-19 seperti dampak sosial ekonomi dan juga penyediaan lokasi khusus untuk isolasi masyarakat yang terpapar covid-19, dijawab bupati bahwa pemerintah daerah sudah berupaya mengalokasikan anggaran untuk mengatasi percepatan pemulihan dampak ekonomi masyarakat serta gedung Islamic Center di Pagaruyung sebagai tempat karantina.

Partai Keadilan Sejahtera yang menanyakan tentang pengembalian fungsi pemangku adat kepada ABS-SBK dengan pembinaan berkelanjutan, dijawab bupati bahwa pembinaan di tingkat kabupaten telah dilakukan melalui penguatan LKAAM dan KAN dan pemda setiap tahunnya juga telah menganggarkan untuk kegiatan LKAAM melalui kegiatan pembinaan dan fasilitasi kelembagaan masyarakat.

Penilaian KAN Berprestasi tingkat kabupaten dan pengalokasian anggaran pada APB nagari di masing-masing nagari.

Sementara Partai Golkar yang mempertanyakan tentang upaya pemda menekan dan mencegah banyaknya pasien covid-19 serta upaya menegakkan disiplin protokol kesehatan, dijelaskan bupati bahwa pemda telah melakukan penyuluhan dan mengedukasi masyarakat baik langsung maupun tidak langsung, melakukan swab bagi pasien yang kontak erat dengan kasus positif covid-19 serta penegakkan disiplin protokol kesehatan.

Telah keluarnya Perbup Tanah Datar Nomor 48 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin penegakkan hukum protokol kesehatan dalam mencegah dan pengendalian corona virus disease 2019.(Sriw)

Konten Bersponsor

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar