Terkait Ranperda Perubahan APBD 2020, Plt Bupati Jawab Pandangan Umum Fraksi DPRD Tanah Datar

Rapat Paripurna DPRD Tanah Datar, Jumat 25 September 2020.
Rapat Paripurna DPRD Tanah Datar, Jumat 25 September 2020

Terkini.id, Batusangkar – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tanah Datar H.Zuldafri Darma,SH memberikan jawaban terhadap Pemandangan Umum 8 (delapan) fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar tentang Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 di ruangan rapat DPRD setempat, Jumat, 25 September 2020.

Sebelumnya Plt. Bupati Zuldafri menyampaikan bahwa pertanyaan, pernyataan dan saran dari fraksi-fraksi telah disampaikan dalam pemandangan umum pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Tanah Datar tanggal 23 September yang lalu.

Dan setelah dipelajari pemerintah daerah maka pertannyaan, pernyataan dan saran dari kedelapan fraksi tersebut dijawab plt. Bupati yang mana Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di antaranya mempertanyakan penurunan penerimaan pajak daerah, retribusi dan lain-lain PAD dengan alasan pandemi covid-19. Serta menyarankan Badan Keuangan Daerah lebih keras menggali potensi PAD.

Menjawab hal tersebut, Plt. Bupati jika hal itu akan dilakukan bersama OPD terkait dan lebih serius lagi meningkatkan PAD dengan menggali potensi daerah demi menggejot PAD.

Dijelaskan bahwa anggaran tersebut sudah digunakan secara optimal dan sesuai dengan ketersediaan anggaran namun karena banyaknya ruas jalan rusak yang akan di atasi, maka hal itu dilaksanakan berdasarkan prioritas.

Khusus untuk ruas jalan Tepi Selo hingga Koto Nyiur karena kondisi tanah yang masif dan rentan longsor maka perlu penanganan khusus, tahun 2016 ruas jalan tersebut pernah ditangani melalui dana rehab rekon oleh BPBD namun belum keseluruhannya.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang mempertanyakan penyaluran bantuan covid-19 masih ada masyarakat yang seharusnya menerima namun tidak terdata, dijelaskan bupati hal itu sudah dilakukan kembali pembayaran BST sesuai hasil pendataan dan verifikasi ulang sehingga terjadi penambahan jumlah sebanyak 15.505 KK.

Sementara untuk faktor penyebab terjadinya penurunan belanja tidak langsung dan belanja langsung, dijelaskan bupati, disebabkan karena pengurangan dana transfer dari Pemerintah Pusat, penurunan PAD, refocusing anggaran, dan pengalihan anggaran untuk penanggulangan pandemi covid-19, recovery ekonomi dan penutup kekurangan belanja APBD TA 2020.

Terkait pertanyaan Fraksi Partai Demokrat tentang strategi dan terobosan pemda ke depan untuk meningkatkan PAD, dijawab bupati akan melakukan beberapa hal seperti melakukan pemulihan ekonomi masyarakat (recovery ekonomi), mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi, mereformasi sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah berbasis online seperti e-retribusi pasar, e-tiketing dan pengembangan aplikasi pajak daerah online.

Pengkajian tentang pengembangan potensi PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, melakukan kerjasama dengan Kepolisian dan Kejaksaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah.

Konten Bersponsor

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar